KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat -Nya Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Masohi tahun 2015-2019 dapat diselesaikan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Masohi ini dimasudkan dapat dijadikan pedoman/acuan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Masohi dalam melakukan kegiatannya dalam tahun 2015-2019.

Selain itu Renstra ini disusun dengan mengacu kepada Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pimpinan tertinggi Pengadilan Negeri Masohi yang juga merupakan Pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Negara ini.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan semua kegiatan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Masohi dapat disusun secara sistematis dan berkesinambungan dalam mendukung tugas sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung di daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran rencana kegiatan yang dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Masohi.

Demi penyempurnaan Renstra dan kegiatan yang dilaksanakan, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan. Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim Penyusun rensta Pengadilan Negeri Masohi tahun 2015-2019 atas kerja kerasnya. Semoga Reviu Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Mahkamah Agung yaitu terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

  • KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Masohi sebagai badan peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepasdari pengaruh luar lainnya sebagai lembaga yudikatif mempunyai tugas dan fungsi menerima memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara perkara pidana maupun perkara perkara perdata yang diajukan.

Sedangkan dalam bidang administrasi yang diselenggarakan oleh kepaniteraan pengadilan dibawah pimpinan panitera/sekretaris mempunyai tugas pelayanan dibidang teknis administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah peradilan.

  • POTENSI DAN PERMASALAHAN
  1. LINGKUNGAN INTERNAL

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Masohi diperhitungkan dapat menjadi variabel atau besaran yang akan menjadi factor kekuatan atau menunjang keberhasilan. Namun demikian, lingkungan internal ini dapat pula menjadi kendala atau faktor kelemahan dan pencapaian target rencana strategis ini.

  1. KEKUATAN

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Masohi yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah:

  • Visi dan Misi yang jelas serta mungkin tercapai;
  • Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Masohi yang sudah jelas diatur, Struktur organisasi Pengadilan Negeri Masohi yang telah tertata dengan baik
  1. KELEMAHAN

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Masohi yang kemungkinan menjadi kelemahan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah:

  • Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Masohi;
  • Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadahi dalam mendukung tupoksi Pengadilan Negeri Masohi;
  • Perlu ditingkatkannya koordinasi diantara bagian-bagian pada Pengadilan Negeri Masohi dalam manjalankan tupoksinya.
  1. LINGKUNGAN EKSTERNAL

Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, maka lingkungan eksternal dapat menjadi peluang dan ancaman bagi keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sedang ancaman dieliminasi sampai sekecil mungkin.

  1. PELUANG

Peluang-peluang yang kemungkinan menjadi penunjang dalam pelaksanaan rencana strategis ini adalah karena :

  • Adanya dukungan dari instansi pemerintah dan masyarakat untuk membantu Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dalam melaksanakan tupoksinya
  • Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung berlakunya sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung (tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Masohi).
  • Berkembangnya teknologi informasi dalam rangka good e-govermance
  1. ANCAMAN

Adapun hal-hal yang menjadi ancaman dalam keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini adalah:

  • Masih adanya sorotan masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Negeri Masohi;
  • Masih terbatasnya alokasi anggaran bagi Mahkamah Agung (khususnya Pengadilan Negeri Masohi).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN

2.1.         VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Negeri Masohi.

Visi Pengadilan Negeri Masohi “Mewujudkan Pengadilan Negeri Masohi yang Bersih, Berwibawa, Mandiri, dan Mengutamakan Pelayanan Publik.”

2.2.        MISI

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Masohi menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

  1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Masohi dan terlepas dari pengaruh pemerintah dan ekternal;
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
  3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Masohi;

2.3          TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategis Pengadilan Negeri Masohi akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi dari organisasi. Tujuan Strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

  1. Memberikan pelayanan rasa keadilan yang cepat, jujur impersial dan independen;
  2. Memberikan pelayanan hukum dan peradilan kepada masyarakat;
  3. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Lembaga Peradilan;
  4. Meningkatkan pelayanan lembaga peradilan secara efisien, efektif dan berkualitas;
  5. Meningkatkan Teknologi Informasi dan keterbukaan informasi lembaga peradilan.

Sasaran adalah yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Masohi adalah :

  1. Meningkatkan penyelesaian perkara;
  2. Meningkatkan kualitas SDM dalam upaya pelayanan kepadan public;
  3. Meningkatkan   kualitas/kuantitas   sarana   dan   prasarana lembaga peradilan;
  4. Meningkatkan aksesbilitas dan keterbukaan informasi.

 

  1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pengadilan Negeri Masohi menetapkan 6 (enam) program utama dalam menjelaskan lebih lanjut sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 2015-2019 yaitu :

  1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
  2. Peningkatan aksepbilltas putusan Hakim.
  3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyeIesaian perkara.
  4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
  5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
  6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Dari keenam program yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan - kegiatan yang lebih nyata yaitu :

  1. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi.
  2. Meningkatnya penyelesaian mediasi yang menjadi akta perdamaian.
  3. Meningkatnya penyelesaian sisa perkara pidana yang diselesaikan.
  4. Meningkatnya penyelesaian sisa perkara perdata yang diselesaikan.
  5. Meningkatnya penyelesaian perkara pidana.
  6. Meningkatnya penyelesaian perkara perdata.
  7. Meningkatnya perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.
  8. Meningkatnya perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.
  9. Meningkatnya perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu Iebih dari 5 bulan.
  10. Meningkatnya perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dan 5 bulan.
  11. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim dengan persentase perkara pidana yang tidak mengajukan banding.
  12. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim dengan persentase perkara perdata yang tidak mengajukan banding.
  13. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim dengan persentase perkara pidana yang tidak mengajukan Kasasi.
  14. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim dengan persentase perkara perdata yang tidak mengajukan Kasasi.
  15. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim dengan persentase perkara pidana yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali.
  16. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim dengan persentase perkara perdata yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali.
  17. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pidana dengan meningkatnya persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.
  18. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara perdata dengan meningkatnya persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.
  19. Peningkatan efektifitas pengeloaan penyelesaian perkara pidana dengan meningkatnya persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap.
  20. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara perdata dengan meningkatnya persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap.
  21. Peningkatan efektifitas pengeIoaan penyelesaian perkara pidana dengan meningkatnya persentase berkas yang diajukan PK yang dsampaikan secara l
  22. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara perdata dengan meningkatnya persentase berkas yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap.
  23. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pidana dengan berkas yang diregister secara lengkap dan siap didistribusikan ke Majelis.
  24. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara perdata dengan berkas yang diregister secara lengkap dan siap didistribusikan ke Majelis.
  25. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pidana dengan penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para
  26. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara perdata dengan penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para
  27. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan penyitaan tepat waktu dan tempat.
  28. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan seimbangnya ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
  29. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan meningkatnya persentase responden yang puas terhadap proses peradilan.
  30. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan dengan meningkatnya perkara prodeo yang diselesaikan.
  31. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan dengan meningkatnya (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
  32. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusanpengadilan dengan meningkatnya persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
  33. Meningkatnya kualitas pengawasan dengan meningkatnya Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
  34. Meningkatnya kuatitas pengawasan dengan meningkatnya Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN UMUM

  • ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Seperti yang telah disampaikan pada laporan tahunan sebelumnya, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) selanjutnya membentuk Tim Pembaruan Peradilan dan Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan untuk mengkoordinasikan berbagai program pembaruan dan mempercepat implementasin rekomendasi cetak biru pembaruan. Tim Pembaruan dan Kelompok Kerja Pembaruan beranggotakan seluruh pimpinan Mahkamah Agung beserta pejabat eselon I dan II serta perwakilan dari masyarakat sipil (civil society). Saat ini Mahkamah Agung telah memiliki 6 kelompok kerja yaitu: (1) Kelompok Kerja Manajemen Perkara; (2) Kelompok Kerja Teknologi Inforamasi; (3) Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan; (4) Kelompok Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia; (5) Kelompok Kerja Manajemen Keuangan; (6) Kelompok Kerja Pengawasan.

Berbagai kegiatan pembaruan yang telah dilaksanakan, sedang berjalan maupun dalam tahap perencanaan, pada hakekatnya merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mencapai pengadilan yang modern. Modernisasi pengadilan Indonesia bukanlah semata-mata implementasi teknologi informasi saja namun juga modernisasi terhadap pola kelembagaan, manajemen organisasi dan SDM lembaga peradilan. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dan citra lembaga peradilan di mata masyarakat yang manjadi fokus peningkatan (highlight):

  1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Keterbukaan informasi di lembaga peradilan telah dimulai dengan disahkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007. Melalui acuan dalam SK KMA ini selanjutnya dilakukan berbagai kegiatan dengan tujuan utama untuk memudahkan masyarakat khususnya para pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Saat ini beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang implementasi SK KMA tersebut antara lain adalah pengembangan website baik ditingkat pusat maupun daerah. Dan juga direktori putusan Mahkamah Agung yang memuat semua putusan-putusan sudah memiliki keuatan hokum tetap maupun dalam proses banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Selain informasi terkait perkara maka di tahun 2008 mulai dicanangkan transparansi informasi anggaran dan keuangan pengadilan.

Saat ini website pengadilan telah menampilkan informasi mengenai besar anggaran yang dikelola, realisasinya per mata belanja serta keuangan perkara. Pada akhir tahun 2008 Mahkamah Agung mulai mengembangkan meja informasi disertai dengan manual atau panduan teknis pelayan informasi di tingkat Mahkamah Agung dengan membentuk tim khusus untuk mengenai masalah ini melalui Surat Keputusan Wakil ketua MA Bidang Non Yudisial (SK WKMA) Nomor 1/2008. Melalui meja informasi ini masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan berdasarkan panduan yang dimuat dalam (SK KMA) Nomor. 144/KMAA/NI/2007. Selain itu meja ini juga difungsikan sebagai pintu masuk pengaduan masyarakat akan kinerja pengadilan sehingga pelapor dapat dengan mudah mengetahui status pengaduannya. Namun demikian penanganan pengaduan itu sendiri tetap dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) yang berwenang dimana ditingkat Mahkamah Agung hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Badan Pengawasan dengan berkoordinasi dengan Ketua Muda Pengawasan.

  1. Program Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.     

Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang administratif, personil dan finansial, serta sarana dan prasarana. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggungjawab dan tantangan karena MA, Pengadilan Tingkat Banding sampai Tingkat Pertama dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan meningkatnya reformasi di peradilan, hal tersebut akan berdampak pada semakin besarnya tuntutan transparansi dan informasi publik. Adanya pembaruan yang berkelanjutan dapat meningkatkan citra peradilan di mata masyarakat, badan legislatif maupun eksekutif di Indonesia. Saat ini kita telah memasuki tahun ke empat Cetak Biru (Blue Print) ke Dua 2010-2035.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi dalam buku nya yang berjudul ”Reformasi Birokrasi Dalam Praktik” edisi Mei 2013, (pada Kata Pengantar) menyampaikan bahwa cara-cara baru menerapkan reformasi birokrasi tidak terlalu baru. Di sektor swasta banyak hal yang sudah di praktikkan : Pelayanan satu pintu, elektronisasi pelayanan, remunerasi berbasis kinerja dan lain sebagainya. Banyak penelitian dilakukan dan konfrensi/seminar digelar untuk mencari tahu cara terbaik menjadi birokrasi publik direformasi dari sebelumnya. 

Reformasi birokrasi adalah reformasi pelayanan publik itu sendiri. Perlu diakui, bahwa upaya perbaikan pelayanan publik sudah dilakukan. Standarisasi pelayanan publik sudah diberlakukan untuk pelayanan dasar. UU Nomor 25 tahun 2009 dan SK KMA Nomor 26 tahun 2012 memapankan pengaturannya. Modernisasi pelayanan dengan instrumentasi teknologi informasi juga merupakan suatu keniscayaan; seperti info perkara dan direktori putusan pada Mahkamah Agung RI, serta lahirnya pengaturan dalam SK KMA Nomor 119/2013 tentang Penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung RI yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Dr. H.M. Hatta Ali, SH.,MH) pada tanggal 19 Juli 2013, CTS (Case Tracking System)/SIPP, SIADPA dan SIADPA MILTUN pada pengadilan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah-langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Sebagaimana dokumen Cetak Biru Perubahan Peradilan 2010-2035, arah kebijaksanaan Mahkamah Agung RI pada 25 tahun mendatang adalah ”Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung” yang sudah tentu hal ini akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan yang akan dilakukan di area-area fungsi teknis serta fungsi pendukung dan fungsi akuntabilitas.

Dalam Cetak Biru Perubahan Peradilan 2010-2035 juga di jelaskan ada 6 fungsi Pelaksanaan Fungsi Pendukung, yaitu : Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sumber Daya Keuangan, Manajemen Sarana dan Prasarana, Manajemen Teknologi dan Informasi (TI), Transparansi Peradilan dan Fungsi Pengawasan. Dengan demikian supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih yang didukung oleh partisipasi dari masyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan merupakan faktor pendukung dari terlaksana dan tercapainya reformasi birokrasi.

  1. Program Peningkatan Kepatuhan Pengisian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptkan jajaran peradilan yang berintegrasi dan menjunjung tinggi pedoman perilaku/kode etik yang berlaku.selain itu, kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat peradilan secara tidak langsung merupakan penerapan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih,dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Mahkamh Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999. Salah satu kebijakan penting yang keluarkan oleh Mahkamah Agung terkait program ini antara lain adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2008 Tentang Usul Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera yang mewajibkan seluruh hakim dan panitera diseluruh Indonesia untuk memenuhi kewajiban pengisian LHKPN dan menyampaikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mahkamah Agung tidak akan mempertimbangkan usulan mutasi dan promosi pejabat yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dan melengkapi bukti bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan pada KPK. Sebagai upaya untuk lebih menginternalisasi program di Mahkamah Agung selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 001/SE/PEMBT.07/IX/2008 Tentang Pembentukan Tim Koordinator Penerima Penyusunan LHKPN berdasarkan pasal 13 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepada Para Hakim dan Pejabat Struktural di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Selanjutnya Mahkamah Agung juga menetapkan secara tegas klasifikasi pejabat peradilan yang diwajibkan menyampaikan LHKPN Melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 044/SEK/SK/IX/2008 dan mengeluarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 001/SEK/PENTP.07/XII/2008 Tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur Penerima dan Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam Lingkungan Mahkamah Agung. Selain pelatihan pengisian LHKPN bagi para hakim, Mahkamah Agung bekerjasama dengan KPK dan Proyek Milennium Challenge Corporation - Indonesia Control of Corruption (MCC-ICCP) juga melaksanakan pelatihan tata cara akses data base LHKPN milik KPK dan mendorong dikeluarkannnya surat edaran dari masing-masing direktur jenderal dari empat lingkungan peradilan dan tingkat Mahkamah Agung untuk membentuk koordinator penerima dan penyusunan LHKPN dan pengguna aplikasi LHKPN pada direktur jenderal masing-masing badan peradilan. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi sistem pelaporan dilingkungan peradilan kedepannya.

  1. Upaya Percepatan Implementasi Cetak Biru Pembaruan dan Peradilan, dan Pengembangan Lebih lanjut Dokumen Strategis Pembaruan dan Perencanaan Lembaga Peradilan.

Berbagai rekomendasi atas cetak biru pembaruan Mahkamah Agung dan kertas kerja pembaruan yang dilakukan pada tahun 2003 telah selesai dilaksanakan. Sebagaimana rekomendasi lainnya sedang berjalan dan dalam tahap perencanaan. Untuk menyesuaikan berbagai kegiatan pembaruan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Agung selanjutnya melakukan pemetaan awal atas implementasi cetak biru dan kertas kerja pembaruan peradilan pada Rakernas Akbar Mahkamah Agung di Jakarta bulan Agustus tahun 2008. Dalam Rakernas Akbar Mahkamah Agung berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pemetaan tersebut dengan melakukan percepatan program pembaruan. Sampai saat ini Mahklamah Agung memiliki beberapa dokumen strategis perencanaan diantaranya cetak biru pembaruan peradilan dan kertas kerja pembaruan, Renstra Mahkamah Agung dan pedoman reformasi birokrasi nasional. Dalam rangka sinkronisasi ketiga dokumen tersebut, Mahkamah Agung kedepannya akan mengembangkan cetak biru pembaruan peradilan yang memberikan arahan jangka panjang dan pembentukan lembaga peradilan yang modern. Cetak biru tersebut akan disesuaikan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan adanya sistem satu atap (one roof system). Arahan ini selanjutnya akan diturunkan ke dalam Renstra lima tahunan dan direalisasikan secara bertahap dalam rencana tahunan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

  • ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI MASOHI

Kebijakan Pengadilan Negeri Masohi adalah mendukung program reformasi judicial/pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang diharapkan. Strategi yang diterapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Masohi, antara lain :

  1. Program Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Masohi.

Dalam program ini ditentukan kebijakan yaitu :

  1. Memiliki standart pelayanan bagi pencari keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban penyelenggara maupun penerima layanan;
  2. Rapat bulanan dalam rangka pengawasan terhadap penyelesaian perkara dibawah 6 bulan;
  3. Penigkatan Manajemen Perdilan Umum

Kebijakan yang ditempuh dalam program ini adalah :

  1. Penigkatan tertib administrasi perkara; dan
  2. Penyeragaman penyusunan berkas perkara.
  3. Penigkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara.

Kebijakan yang ditempuh dalam program ini adalah :

  1. Pengawasan internal secara berkala dari pimpinan pada masing-masing bagian sesuai SOP yang ditetapkan;
  2. Mekanisme penanganan pengaduan yang berjalan baik.
  3. Keterbukaan Informasi Peradilan

Kebijakan yang ditempuh dalam program ini adalah :

  1. Menigkatkan sarana prasarana teknologi informasi untuk pelayanan public;
  2. Menyajikan informasi yang update dalam CTS;
  3. Penigkatan jumlah upload putusan yang telah diselesaikan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung;

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Masohi tahun 2015 – 2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu penyusunan Strategi ini di harapkan telah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial serta isu-isu penting yang sedang berkembang di Kabupaten Maluku Tengah. Dokumen Rencana Strategi Pengadilan Negeri Masohi tahun 2015 – 2019 ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan Pengadilan Negeri Masohi.

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dangan berkembang pesatnya teknologi informasi, semakin memantapkan tekad Pengadilan Negeri Masohi untuk melakukan Rencana Strategi dengan menatap tantangan yang akan dihadapi dimasa yang akan datang.

Pengadilan Negeri Masohi sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung di daerah atau boleh di katakanan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di daerah juga ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan setiap perubahan yang telah ditetapkan dari Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Negara ini.

Pengadilan Negeri Masohi di tahun 2015 – 2019 akan tetap mendukung program reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung , utamanya adalah penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM. Dibidang pengelolaan perkara, Pengadilan Negeri Masohi akan melakukan peyelesaian perkara tepat waktu.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri Masohi pada periode 2015 – 2019 di tuangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Pengadilan Negeri Masohi untuk periode 2015 – 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

 

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015-2019

PENGADILAN NEGERI MASOHI

TUJUAN

1. PENCARI KEADILAN MERASA KEBUTUHAN DAN KEPUASANNYA TERPENUHI

2. SETIAP PENCARI KEADILAN DAPAT MENJANGKAU BADAN PERADILAN

No.

Tujuan

Sasaran strategis

Indikator sasaran

Target jangka menengah

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Peningkatan penyelesaian perkara

Penyelasian perkara

a.      Perkara yang diselesaikan.

1.        Pidana

2.        Perdata

b.     Presentase sisa perkara yang diselesaikan

1.        Pidana

2.        Perdata

1.     100%

2.     100%

1.    100%

2.    100%

1.     100%

2.      100%

1.    100%

2.      100%

1.      100%

2.      100%

1.      100%

2.      100%

1.      90%

2.      70%

1.      100%

2.      100%

1.     95%

2.     85%

1.       100%

2.       100%

2.

Penigkatan tertib administrasi perkara

Tertib administrasi perkara

a.      Presentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.

b.     Presentase berkas yang deregister dan siap diditribusikan ke Majelis

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.

Penigkatan kualitas sumber daya manusia

Sumberdaya manusia yang berkualitas

a.      Presentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat

b.     Presentase pegawai yang lulus diklat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4.

Penigkatan kualitas pengawasan

Pengawasan yang berkualitas

a.      Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti

b.     Presentase temuan yang ditindak lanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5.

Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Aksesibilitas masyarakatterhadap peradilan

Prensentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan

100%

100%

100%

100%

100%

6.

Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana

Presentase pengadaan sarana dan prasarana yang tersedia

100%

100%

100%

100%

100%