Masohi, 15 April 2019

 

Pencanangan Zona Integritas Pengadilan Negeri Masohi, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hadir dalam pencanangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra PN Masohi, Senin, 15 April 2019 itu, selain Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua dan semua pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), juga kalangan LSM dan awak media.

Ketua Pengadilan Negeri Maoshi, Haris Tewa mengemukakan, Zona Integritas adalah predikat yang diberikan agar memiliki komitmen yang kuat mewujudkan WBK dan WBBM, melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing masing individu. Tentunya, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas melakukan kegiatannya,”

Menurutnya, penerapan Zona Integritas sebagai formula yang tepat untuk mengembalikan dan meningkatkan wibawa dan citra institusi. Dilandasi oleh pelaksanaan reformasi birokrasi secara sungguh-sungguh dan konsekwen. “Tentunya akan dapat menghadirkan insan aparatur pengadilan yang handal dan profesional dalam penegakan supremasi hukum,”

Untuk mencegah korupsi dan penguatan pelayanan publik, maka pihaknya melakukan berbagai kegiatan yang bersentuhan dengan program percepatan Reformasi Birokrasi lingkup Pengadilan Negeri Masohi. Di antaranya, penandatanganan dokumen pakta integritas, deklarasi komitmen bersama, deklarasi maklumat pelayanan, penyampaian laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).

“Alhamdulillah, semua pejabat dalam lingkup Pengadilan Negeri Masohi secara patuh telah menyampaikan LHKPN, akuntabilitas kinerja, laporan keuangan, whistle blower sistem,program pengendalian gratifikasi, penanganan konflik/benturan kepentingan, pelayanan terpadu Satu pintu (PTSP),” tambahnya.

Bersama Bupati Maluku Tengah dan unsur muspida

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pencegahan korupsi, demikian Haris Tewa, Pengadilan Negeri Masohi telah melakukan berbagai langkah Reformasi Birokrasi, dengan capaian kinerja dan prestasi dan memperoleh penghargaan. Misalnya, penganugerahan Indonesian Court performance excellent (ICPE), memperoleh penghargaan tertinggi dalam akreditasi Penjaminan Mutu (Indonesian Court performance excellent)
Mahkamah Agung dengan Nilai terbaik yaitu “A” Excellent, Akuntabilitas Kinerja dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja (SAKIP), Pengadilan Negeri Masohi memperoleh predikat “B”. Termasuk indeks persepsi korupsi (IPK).

“Sampai bulan April 2019 mencapai nilai 3,6 dari nilai IPK yang ditentukan. Yaitu, 3,6 sampai dengan akhir tahun, Indeks Persepsi yang ditentukan yaitu 8 LKE sebagai dasar penilaian untuk zona integritas mencapai nilai 92 dari minimal nilai yang ditentukan yaitu 82.

Pengadilan Negeri Masohi juga terpilih sebagai pilot project asional (Pengadilan Negeri percontohan) pada urutan kedua dari 20 besar. Sekaligus terpilih di seluruh Indonesia untuk penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan pada Pengadilan Negeri Masohi pada Tahun 2018, Pengadilan Negeri Masohi berhasil memperoleh 2 penghargaan tertinggi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Maluku Tengah. Yaitu, sebagai peringkat pertama untuk pelaksanaan anggaran terbaik kategori Pagu diatas 1 (Satu) Milyar periode semester 1 Tahun 2018, dan sebagai Satuan kerja (Satker) terbaik Kategori ketertiban
pertanggungjawaban UP/TUP periode semester 1 Tahun 2018.

Inovasi Pelayanan Publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Negeri Masohi telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis digitalaplikasi. Misalnya, e-sukma (survey kepuasan masyarakat yang dilakukan secara digital), penerapan E-Court (persidangan secara online) yang meliputi, pendaftaran perkara secara online di Pengadilan ( e-filing), pembayaran panjar biaya perkara secara online (e-payment), pemanggilan para pihak secara elektronik (e-Summons), serta laporan pengaduan secara digital terintegrasi. Yaitu Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS).

“Dan dari semua ikhtiar kami tersebut, Alhamdulillah, Pengadilan Negeri Masohi berhasil meraih Penghargaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terbaik urutan ke 6 Nasional untuk Kategori Pengadilan Negeri Kelas 2 diseluruh indonesia dan terbaik urutan pertama, di Indonesia bagian timur,” ungkapnya.

Selain itu Pengadilan Negeri Masohi terus berupaya memenuhi 6 unsur indikator penunjang, yaitu melakukan promosi jabatan secara terbuka, rekrutmen secara terbuka, mekanisme pengaduan masyarakat, E-Procurement, pengukuran kinerja individu dan keterbukaan informasi publik.
“Semua itu menjadi output dari birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan bersifat melayani,” katanya.

“Perlu di pahami bahwa, integritas tidak terpisahkan dengan komitmen kita bersama. Sebagai sustanibel komitmen. Bahwa pencangan zona integritas tidak hanya berhenti setelah terwujudnya wilayah bebas korupsi. Serta wilayah birokrasi bersih dan melayani saja, lalu semuanya mengendur. Akan tetapi harus terus di jaga kelestariannya, dan diwariskan kepada para penerus bangsa. ”Hapus paradigma lama, dan buat paradigma baru, yang sesuai dengan cita-cita penegakan hukum,” tegasnya.

Haris mengajak semua pihak untuk mendukung program tersebut. Sehingga implementasinya dapat memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi obyektifitas maupun akuntabilitas, yang mendorong terciptanya suasana yang kondusif dalam mengembalikan hak masyarakat, untuk memperoleh pelayanan publik.

“Saya merasa perlu mengingatkan kepada kita semua termasuk diri saya sendiri tentang pentingnya peranan setiap pimpinan dalam mengarahkan pelaksanaan tugas bawahannya,” ajaknya.

Ketua Pengadilan Negeri Masohi menambahkan, setiap pimpinan harus terus menerus meningkatkan mutu pengendalian dan pengawasan program yang dilaksanakan, khususnya dalam menjalankan program reformasi birokrasi, guna tercapai optimalisasi kinerja aparatnya

“Tentunya peningkatan kinerja bukan hanya masalah kuantitas, namun kualitas yang lebih penting. Seperti profesional, integritas, moral, kepekaan terhadap aspirasi keadilan dalam masyarakat,” tandasnya.